Koran Prioritas.com — Sultan Baktiar Najamudin (Ketua DPD RI): Semua Pemimpin Adalah Pahlawan
Wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, kembali mengapung menjelang 10 November.
Tradisi tahunan itu terasa seperti kaset lama: perdebatan yang tak pernah selesai, tapi selalu kembali diputar.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Baktiar Najamudin, memilih menanggapi isu tersebut dengan nada teduh.
Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Kompas.TV, Rabu, 5 November 2025, Sultan menyebut bahwa semua pemimpin bangsa pada dasarnya adalah pahlawan.
“Saya secara pribadi berpandangan bahwa setiap pemimpin bangsa adalah Pahlawan,” kata Sultan di kantor pimpinan DPD RI.
Pernyataan itu mengantar kembali perdebatan ke ruang filsafat politik yang jarang disentuh. Bukan hanya perkara rekam jejak, statistik pertumbuhan, atau daftar jaminan ketercukupan ruang demokrasi.
Sultan menyebut istilah mikul duwur mendhem jero sebagai rujukan kultural. Falsafah Jawa yang menandai praktik menghormati pemimpin dan menutup cela mereka, setidaknya di ruang memori negara.
“Sebagai manusia, wajar terdapat kekurangan,” ujarnya.
Sultan melihat bahwa tiap pemimpin lahir dari zamannya—dengan tantangan sosial-politik yang berbeda, dan konteks geopolitik yang tak bisa dibandingkan lurus. Tapi ia menilai ada kesamaan misi yang tak pernah berubah: menjaga persatuan bangsa, dan menuntaskan cita-cita keadilan sosial.
Karena itu, ia menegaskan gelar Pahlawan Nasional tak mensyaratkan kesempurnaan politik. Presiden-presiden masa lalu pun adalah manusia biasa.
“Tidak ada ruginya jika para pemimpin bangsa ini diberikan gelar Pahlawan Nasional,” kata Sultan.
Pernyataan itu terdengar kontras dengan atmosfer publik hari-hari ini yang semakin terbiasa menilai masa lalu dengan standar moral post-truth masa kini. Sultan justru meminta agar generasi hari ini tak sibuk membedah sisi gelap para pemimpin masa lalu.
“Bangsa yang besar adalah bangsa yang pandai menghargai jasa para pemimpinnya,” ujarnya.
Isu Soeharto kembali menjadi batu uji tahunan. Tapi Sultan memilih jalur yang lebih senyap: menempatkan konteks sejarah sebagai sesuatu yang tak perlu dipertandingkan terus-menerus, melainkan diakui sebagai bagian perjalanan panjang republik.
