KORAN PRIORITAS — Musda I ARUN Jakarta Bidik Peran Besar Menuju Indonesia Emas 2045
JAKARTA — Memilih ketua baru adalah bagian paling mudah dari sebuah musyawarah organisasi. Yang jauh lebih sulit adalah memastikan organisasi tetap memiliki alasan untuk hadir di tengah masyarakat.
Pertanyaan itulah yang terasa mewarnai Musyawarah Daerah (Musda) I Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) DKI Jakarta di Gren Alia Hotel, Cikini, Sabtu, 11 Juli 2026.
Di balik agenda pemilihan kepengurusan masa bakti 2025–2030, forum tersebut menjadi ruang merumuskan kembali posisi organisasi masyarakat sipil di tengah perubahan politik dan pembangunan nasional.
Tema “Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045” dipilih sebagai penanda arah.
Bagi ARUN, cita-cita Indonesia Emas tidak hanya berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi atau bonus demografi, tetapi juga tentang kualitas demokrasi, kepastian hukum, dan ruang partisipasi masyarakat yang tetap terjaga.
Ketua Umum DPP ARUN, Dr. Bob Hasan, S.H., M.H., mengatakan organisasi kemasyarakatan memiliki tanggung jawab yang tidak ringan. Selain menyuarakan aspirasi publik, organisasi juga dituntut menjadi mitra yang mampu memberikan solusi bagi pembangunan nasional.
“ARUN harus terus hadir memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, menjaga stabilitas politik nasional, serta memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan demi terwujudnya cita-cita Indonesia Emas 2045,” katanya saat membuka Musda.
Nada yang sama disampaikan Ketua DPD ARUN DKI Jakarta, Paisal Sangadji.
Menurutnya, Jakarta bukan sekadar wilayah administrasi organisasi. Sebagai pusat pemerintahan, setiap dinamika kebijakan yang lahir di ibu kota akan berdampak hingga ke daerah.
Karena itu, kata Paisal, ARUN ingin mengambil peran sebagai organisasi yang tidak hanya mengkritik, tetapi juga menawarkan gagasan dan mengawal implementasi kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
“ARUN harus hadir sebagai pilar penegak advokasi dan ruang aspirasi yang nyata bagi masyarakat Jakarta,” ujarnya.
Gagasan mengenai pentingnya kemampuan beradaptasi muncul dalam pemaparan Dewan Pakar DPP ARUN, Prof. Pujiyono.
Prof Puji mengingatkan bahwa perubahan besar sering kali berawal dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Mengutip konsep butterfly effect, ia menilai organisasi harus mampu membaca perubahan zaman tanpa kehilangan tujuan dasarnya.
“Setiap orang ada zamannya, dan setiap zaman ada orangnya. Perubahan adalah keniscayaan. Karena itu, kolaborasi menjadi kunci menciptakan transformasi yang berkelanjutan,” katanya.
Pandangan itu seolah menjadi simpulan tidak tertulis dari jalannya Musda. Organisasi masyarakat sipil tidak lagi cukup mengandalkan semangat idealisme. Mereka juga dituntut memiliki kapasitas, jaringan, dan kemampuan membangun kolaborasi agar tetap relevan menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Ketua Panitia Musda, M. Deka S, menyebut forum tersebut sebagai awal dari proses yang lebih panjang.
“Kegiatan ini adalah titik tolak konsolidasi gerakan rakyat yang berorientasi pada penguatan hukum dan demokrasi. Kami ingin melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk berbicara secara terbuka dan solutif,” ujarnya.
Musda akhirnya menetapkan kepengurusan DPD ARUN DKI Jakarta periode 2025–2030 sekaligus menyusun arah program organisasi di bidang advokasi hukum, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kepemudaan, dan kemitraan lintas sektor.
Jakarta menjadi daerah berikutnya dalam rangkaian konsolidasi nasional ARUN setelah pelaksanaan Musda di sejumlah provinsi, seperti Kalimantan Tengah, Lampung, Bali, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Jawa Tengah.
Bagi ARUN, konsolidasi organisasi hanyalah awal. Ukuran keberhasilannya bukan terletak pada lengkapnya struktur kepengurusan, melainkan pada seberapa jauh organisasi mampu mengubah aspirasi masyarakat menjadi agenda publik yang didengar dan diperjuangkan.
Di situlah makna Indonesia Emas 2045 memperoleh pijakan yang lebih nyata: bukan hanya negara yang semakin maju, tetapi juga masyarakat sipil yang semakin kuat.
