Oligarki Di Tubuh Militer Jadi Pembicaraan Civil Society Kita

oleh -11 views

KORAN PRIORITAS.com —¬†Oligarki adalah sebuah kata yang dalam bahasa Yunani dikenal dengan Oligarkh√≠a.

Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), oligarki adalah pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu.

Kaum civil society mengamati, di periode Jokowi – Maruf ada yang jadi sorotan dan tak bagus di alam demokrasi saat ini, Skenario bintang seseorang bisa cemerlang.

Pengamat politik dari Universitas 17 Agustus 45 (Untag), Fernando Emas mengakui, belakangan ini memang sangat kentara pengangkatan beberapa petinggi di TNI terkesan sangat tidak mengedepankan profesionalitas.

Fernando menyebut, para petinggi militer diangkat karena hubungan kekerabatan dan keluarga dengan para petinggi negeri atau yang memiliki kedekatan dengan penguasa.

Seperti pengangkatan Andika sebagai Panglima yang terkesan sangat dipaksakan karena menantu Hendro Priyono, yang dekat dengan Presiden Jokowi dan Megawati.

Begitupula pengangkatan Dudung Abdurachman yang dianggap kedekatan dengan salah satu partai penguasa.

Maruli Simanjuntak yang sudah diprediksi disiapkan menjadi Pangkostrad dan juga disiapkan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Dudung Abdurachman bahkan sebagai Panglima TNI karena sebagai menantu Luhut Binsar Panjaitan.

“Sehingga sangat wajar kalau banyak pihak menganggap bahwa oligarki menguasai TNI dalam menentukan jabatan penting dan strategis,” jelasnya.

Fernando menilai, dengan adanya oligarki di militer maka dampaknya sangat minim prestasi, seperti Andika yang sampai saat ini masih belum berhasil dan gagal dalam menyelesaikan persoalan KKB di Papua.

Bahkan sejak kepemimpinan Andika sebagai Panglima menewaskan dari warga sipil dan TNI karena memang tidak memiliki kemampuan dan strategi untuk menyelesaikan persoalan Papua.

“Dampak dari oligarki di TNI merusak reformasi TNI yang dibangun sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru,” tandasnya.

“Pengangkatan yang bukan mengedepankan profesionalitas akhirnya hanya untuk kepentingan ambisi pribadi sehingga institusi berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi,” sambungnya.

Pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyebut, situasi Indonesia dalam situasi tak elok, dalam regenerasi di TNI.

“Kalau soal mertua (Jenderal Andika, Jenderal Dudung, Mayjen Maruli), ya itu hanya salah satu faktor saja. Karena bagaimanapun dalam realitas ketimuran kita, soal bibit, bebet dan bobot selalu jadi pertimbangan,” ujar Khairul Fahmi di Jakarta,

Khairul menegaskan, walaupun ada peran dari pihak – pihak yang berpengaruh, namun sepanjang proporsional dan tak mengabaikan kapabilitas personal maupun aturan main maka hal ini (pihak yang berpengaruh) masih bisa dipahami.

Karena pada dasarnya para pemimpin, para tokoh pasti mempunyai kriterianya sendiri juga dalam memilih menantu.

“Seperti kyai, tentu berharap punya menantu santri yang cakap dan menonjol, yang dapat diproyeksikan akan membanggakan di kemudian hari,” paparnya.

Khairul mengakui soal adanya oligarki memang menjadi problem (masalah) yang serius. Karena hampir semua sektor di negara Indonesia ada peran oligarki.

Hal ini tentu menjadi ancaman bagi sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Untuk menghindari oligarki maka kuncinya ada di pusat kekuasan.

“Sepanjang para oligark diberi ruang, ya akan selalu terbuka peluang bagi mereka untuk mengambil peran signifikan alias cawe-cawe.”

“Ditambah dengan masih kuatnya praetorianisme di kalangan militer yang dipantik juga oleh kegenitan rezim dan para politisi, ya sulit untuk menghilangkan peran dan pengaruh oligarki, di tubuh militer sekalipun. Ini yang memprihatinkan,” tandasnya.