Koran Prioritas — PENTINGNYA KRITERIA “CLEAR AND CLEAN” DALAM PENYERAHAN ASET OLEH OBLIGOR BLBI: Pandangan dari FGD Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
Pada tanggal 26 Juli 2023, Hotel Hilton Bandung menjadi saksi dari sebuah acara Forum Group Discussion (FGD) yang berfokus pada Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Pelaksanaan Wewenang Satuan Tugas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
FGD ini menjadi platform penting untuk membahas isu yang hangat, khususnya dalam hal penyerahan aset bermasalah oleh obligor BLBI kepada negara. Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Mahkamah Agung (MA), Yulius, dengan tegas menegaskan pentingnya kriteria “clear and clean” dalam proses penyerahan aset ini.
Menurut Yulius, kewajiban para obligor BLBI adalah menyerahkan aset-aset mereka kepada negara sesuai dengan skema Master Settlement And Acquisition Agreement (MSAA).
Pada MSAA tersebut, jelas disebutkan bahwa aset yang diserahkan harus berada dalam keadaan “free and clear”, artinya tidak boleh terbelit oleh utang piutang dan tidak ada masalah hukum yang dapat menghambat proses penyerahan tersebut.
Pentingnya penyerahan aset yang bersih dan jelas statusnya tidak bisa diabaikan begitu saja. Tindakan yang dilakukan oleh beberapa obligor BLBI yang menyerahkan aset-asetnya yang bermasalah dapat merugikan negara secara signifikan.
Aset-aset yang bermasalah tersebut sulit untuk dijual, sehingga negara tidak mendapatkan penggantian kerugian yang seharusnya diperoleh dari penjualan aset tersebut. Oleh karena itu, kriteria “clear and clean” dalam MSAA menjadi sangat penting untuk dijunjung tinggi guna melindungi kepentingan negara.
Selain itu, Yulius juga menegaskan bahwa tindakan membohongi negara dalam penyerahan aset dapat dikenakan sanksi pidana.
Obligor yang terlibat dalam MSAA memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa aset yang diserahkan memang bersih dan tidak memiliki masalah hukum yang dapat menghambat proses penyerahan.
Pemenuhan kriteria “clear and clean” dalam MSAA menjadi langkah awal yang kritis untuk menghindari tindakan pembohongan terhadap negara.
Pemenuhan kriteria “clear and clean” dalam MSAA juga akan berdampak positif pada proses pemulihan keuangan negara.
Dengan kejelasan mengenai aset yang diserahkan, proses penjualan aset dapat berjalan lebih efektif dan transparan. Hal ini akan membantu mengoptimalkan penggantian kerugian negara yang terkait dengan kasus BLBI.
Di akhir FGD, para peserta sepakat bahwa langkah-langkah tegas yang diambil oleh Ketua TUN MA Yulius ini merupakan upaya nyata untuk mengatasi masalah BLBI dan memperkuat integritas pemerintahan dalam menghadapi situasi serupa di masa depan.
Penegakan kriteria “clear and clean” dalam MSAA adalah langkah maju yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi keuangan negara dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Semoga langkah-langkah tegas ini dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan dalam menangani kasus BLBI, serta mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
