Koran Prioritas –– Peresmian Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bangkalan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Hari ini, Kabupaten Bangkalan merayakan sebuah momen bersejarah dengan peresmian Mall Pelayanan Publik (MPP) yang dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Upacara peresmian yang diselenggarakan di Hotel Bidakara Jakarta ini menjadi saksi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia.

Pj. Bupati Bangkalan, DR. H. Arief M Edie, M.Si, bersama dengan Kepala Dinas PMPTSP dan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bangkalan turut menyaksikan acara peresmian ini.

Kehadiran mereka menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memajukan kualitas pelayanan publik.

Meskipun MPP Bangkalan telah beroperasi sejak tahun 2020, peresmian resmi dilakukan pada tahun 2023 setelah melalui proses penilaian dari Kedeputian Pelayanan Publik Kemenpan RB.

Proses penilaian tersebut memiliki tujuan memastikan bahwa MPP Bangkalan memenuhi standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Komitmen Peningkatan Pelayanan Publik

Pemerintah Kabupaten Bangkalan berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan publik dengan memperbaiki kekurangan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat merasakan manfaat MPP dalam memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan.

Pemenuhan sarana prasarana dan peningkatan kompetensi petugas pelayanan terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Ini dilakukan untuk menjaga agar proses dan produk pelayanan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sinergitas dan Kerjasama

MPP Kabupaten Bangkalan saat ini menyediakan 105 jenis produk layanan yang melibatkan 13 instansi yang telah bergabung. Sinergitas antar OPD pelayanan publik dan instansi vertikal terus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas dan standar pelayanan publik.

Secara operasional, proses bisnis pelayanan dan kinerja petugas di MPP Bangkalan secara berkala dievaluasi oleh Kedeputian Pelayanan Publik Kemenpan RB, Ombudsman perwakilan Jawa Timur, serta Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Harapan Pemimpin Daerah

Pj. Bupati Bangkalan Arief M Edie, yang menjadi salah satu Kepala Daerah yang responsif dalam membangun birokrasi profesional, menyampaikan harapannya. Ia berharap agar MPP dapat menghadirkan pelayanan publik yang prima dan terintegrasi menuju pelayanan publik yang berkelas dunia.

Dengan hadirnya MPP di Kabupaten Bangkalan, diharapkan pelayanan kepada masyarakat dapat terfasilitasi dengan baik melalui empat ekosistem pelayanan MPP, yaitu direct service, mobile service atau layanan bergerak, self-service, dan electronic service.

Pencapaian Nasional: Daftar 12 MPP yang Diresmikan

Peresmian MPP Kabupaten Bangkalan hari ini merupakan bagian dari serangkaian peresmian MPP di 12 daerah di Indonesia. Daftar tersebut mencakup berbagai daerah, menunjukkan bukti nyata implementasi reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik.

Berikut adalah daftar 12 MPP yang diresmikan pada hari ini:

Kabupaten Bengkalis
Kabupaten Lubuklinggau
Kabupaten Muara Enim
Kabupaten Tangerang
Kabupaten Magelang
Kabupaten Jember
Kabupaten Bangkalan
Kabupaten Pamekasan
Kabupaten Sintang
Kabupaten Banggai
Kabupaten Polewali Mandar
Kabupaten Ngada

Peresmian MPP Kabupaten Bangkalan hari ini menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Semoga dengan langkah-langkah ini, pelayanan publik dapat terus berkembang dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.