Bhakti Karya Praja Tahun 2022 di Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang.

oleh

KORAN PRIORITAS.com — Dr Hadi Prabowo Rektor IPDN Buka Bhakti Karya Praja di Kabupaten Garut

Acara pembukaan Bhakti Karya Praja (BKP) bagi Praja Utama Angkatan XXX bertempat di Kabupaten Garut dan Kabupaten Sumedang.

Kegiatan BKP Tahun 2022 dalam rangka pelaksanaan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat sebelum praja mengakhiri pendidikan di IPDN.

“Melalui kegiatan pemanfaatan ilmu, teknologi, dan keterampilan yang diperoleh selama pendidikan guna membantu pemecahan masalah di pemerintahan desa,” ujar Kepala Biro Administrasi Kerja Sama dan Hukum, Dr. Arief M. Edie., M.Si.

Hal ini sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pelaksanaan BKP selama 10 (sepuluh) hari mulai tanggal 21 s.d 30 November 2022, yang diikuti oleh Satuan Praja Utama Angkatan XXX berjumlah 1.628 orang terdiri dari 1.039 orang Praja Putra dan 589 orang Praja Putri, dengan pelaksanaan sebagai berikut:

Bhakti Karya Praja di Garut: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Efisien dan Efektif serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat

Acara pembukaan kegiatan BKP di Kabupaten Garut dilaksanakan di Lapangan Upacara Kantor Bupati Garut.

Tampak rektor IPDN Dr Hadi Prabowo, M.M. hadir bersama Warek I, Kepala LPM, Kepala LPPMI, Dekan FPP, Karo II, Karo IV dan Kasat Bina Pelatihan yang diterima langsung oleh Bupati Garut Bp H. Rudy Gunawan, SH, MH, MP.

Tema BKP di Kabupaten Garut adalah “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa/Kelurahan yang Efisien dan Efektif serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat”.

Yang memfokuskan pada penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi: kegiatan pelayanan kepada masyarakat, perencanaan, dan pelaksanaan, penata usahaan, pemerintahan desa/kelurahan.

Juga mengenai peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis agrobisnis, agro industri, pariwisata dan potensi lokal, dan inovasi desa.

Membahas juga tentang sistem akuntansi keuangan desa, sistem informasi pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan padat karya tunai, swakelola dan gotong royong masyarakat, stabilitas politik dan ketentraman serta ketertiban desa.

Lokasi pelaksanaan BKP di Kabupaten Garut pada 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Kadungora, Kecamatan Leles, Kecamatan Tarogong Kidul, Kecamatan Tarogong Kaler yang meliputi 45 Desa dan 6 Kelurahan.

Peserta BKP di Kabupaten Garut sebanyak 483 orang Praja Utama, terdiri dari 310 orang Praja Putra dan 173 orang Praja Putri dari Fakultas Politik Pemerintahan.

Bapak Bupati Garut menyambut antusias kehadiran Praja IPDN sebagai intelektual dapat memberikan masukan-masukan konstruktif di desa.

Untuk meningkatkan indeks desa membangun dan memberikan pendidikan politik bagi masyarakat Kabupaten Garut dalam mensukseskan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak tahun 2024.

Bhakti Karya Praja di Sumedang: Optimalisasi Pembangunan Smart Village Menuju Desa Mandiri

Kemudian berikutnya, acara pembukaan BKP di Kabupaten Sumedang bertempat di Lapangan Upacara Kantor Bupati Sumedang.

Dihadiri Warek III, Warek IV, Dekan FMP, Dekan PM, Karo I dan Kasat Manggala yang diterima oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sumedang Bp Drs. Agus Qori, M.Si.

Tema BKP di Kabupaten Sumedang adalah “Optimalisasi Pembangunan Smart Village Menuju Desa Mandiri”.

Tema kegiatan tersebut selaras dengan program Kabupaten Sumedang dalam rangka percepatan implementasi Smart Village di pemerintahan desa.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis digital/elektronik.

Pelaksanaan BKP di Kabupaten Sumedang dilaksanakan di 16 Kecamatan pada 162 Desa yang diikuti 1.145 orang Praja Utama, terdiri dari 729 orang Praja Putra dan 416 orang Praja Putri dari Fakultas Manajemen Pemerintahan dan Fakultas Perlindungan Masyarakat.

Pemkab Sumedang berharap Praja dapat membantu percepatan implementasi kebijakan Smart Village disamping Praja dapat mampu memahami potensi dan permasalahan aktual serta faktual di lingkungan Pemerintahan Desa.