Seluruh Peserta Lelang Pergudangan Kargo AP2 Mengundurkan Diri !

oleh -230 views

 Demi meraih pendapat yang lebih besar, di tengah pandemi covid-19,  PT  Angkasa Pura 2 (Perseroan)  ngotot menaikkan pendapatan  dari sewa gudang kargo sampai  minimal 100%.

Padahal selama ini, para pengelola atau penyewa gudang kargo sudah mengemukakan, jangankan  mencari keuntungan, untuk bertahan di tengah pandemi covid-19 saja, perusahaan sudah megap-megap.

Oleh karena itu, secara mengejutkan, seluruh   peserta tender pergudangan kargo yang diselenggarakan AP, satu persatu Rabu, 20/1,  secara terpisah memilih  mengundurkan diri.

Semuanya  yang merasa tidak sanggup memenuhi persyaratan dalam tender.

Seluruh peserta tender merupakan pengelola atau penyewa gudang kargo di bandara Soekarno Hatta.

Ada enam  perusahaan yang mengundurkan diri, yaitu masing-masing  (berdasarkan alpabetis) PT Bangun Desa Logistindo (BDL),  PT Dharma Bandar Mandala (DBM), PT Jasa Angkasa Semesta (JAS), PT Menzies Aviation Indonesia (MAI), PT  Wahana Dirgantara (WD) dan  PT Unex Rajawali Indonesia (URI). Pengunduran diri dimulai dari PT MAI, diikuti oleh PT JAS dan seterunya oleh perusahaan lainnya.

PT Angkasa Pura (AP) 2 ( perusahaan BUMN pengelola 19 bandar udara (bandara) di Indonesia tengah dilanda gaduh.

Rabu, 20/1, seluruh peserta  tender pergudangan kargo di bandara Soekarno Hatta, mengundurkan diri.

Surat pengunduran diri dari keikutsertaan tender telah dilayangkan ke direksi AP2.

“Ya benar semua peserta tender sudah  mengundurkan diri secara resmi,”  kata seorang panitia tender AP2,  yang karena khawatir mendapat tekanan,  tidak bersedia nama dan jabatannya dicantumkan.

Akibat pengunduran diri seluruh peserta tender pengelola atau penyewa gudang  kargo ini,  otomatis  pelaksanaan tender gudang kargo AP2  tidak dapat dilaksanakan sama sekali.

Sepanjang sejarah AP2, kejadian ini baru pertama kali terjadi. Tentu menjadi noda hitam buat AP2.

Dalam siaran pers AP2 tiga minggu silam, pengelola bandara ini  menegaskan berniat meningkatkan pendapatan  dari sewa gudang kargo dengan target minimal  100% atau dua kali lipat dari pendapatan saat ini.

Caranya?

Ya  dengan mengubah sistem revenu sharing menjadi sewa per meter persegi dan mulai  menerapkan sistem pengelolaan gudang berbasis teknologi.

Dalam rilis siaran per AP2 itu disebut, sistem yang ada selama ini masih bersifat manual.  Trucking barang pun belum memakai barcode.

Akibatnya,  pelaporan data produksi serta pendapat selama ini belum real time, yang berbuntut ketepatan pelaporan belum maksimal.

“Kami  akan memastikan bandara sekelas  Soekarno Hatta akan dikelola oleh pemain kargo yang kredibel,” tandas Ghamal Peris, direktur komersial AP2 .

Di masa pandemi covid-19, kendatipun sudah mulai penyuntikan vaksin covid-19,   tetap saja kenaikan pendapatan  sebesar 100% menjadi sesuatu yang sangat ambisius, kalau tidak mau dikatakan hanya berpikir sektoral saja.

Perekonomian nasional dan global  masih lesu. Gerak perdagangan pun masih seret.

Apalagi  jika dirinci kepada teknis pelaksanaan lelangnya  ambisi itu  justru dapat menjadi  bumerang  : bukan keuntungan yang diperoleh, melainkan justru  melorotnya penghasilan untuk perekonomian  nasional.

Belum lagi   bersamaan  dengan pelaksanaan rencana lelang  AP2 tersebut mengintip pula sejumlah persoalan lain, mulai  dari tiadanya daya tahan perusahaan pengelola gudang kargo menghadapi tuntutan itu.

Bahkan  kemungkinan monopoli atau oligopoli sampai kepada peluang penyeludupan yang mengancam keselamatan negara. Oleh karena itu para penyewa gudang kargo seluruhnya secara sendiri-sendiri mengundurkan diri.

 Penunjukan Langsung

Saat ini lokasi lahan kargo di Bandara Soekarno Hatta  seluas 89.974 meter persegi dibagi dalam empat klaster. Tiap klaster luasnya berbeda-beda.

Dilihat dari letaknnya, klaster  4 yang paling strategis, karena paling dekat ke terminal dan pesawat pengangkut.

Sebaliknya klaster 1 yang paling jauh. Dari keempat klaster tersebut, masing-masing  klaster  disewa atau dikelola oleh  antara empat sampai enam  perusahaan gudang kargo.

Untuk konstribusi perusahaan kargo kepada AP2,  selama ini berdasarkan pada besarnya masing-masing  omzet perusahaan  di tiap klaster.

Bentuknya  revenu sharing atau bagi hasil.  Besarannya kisaran antara 15 % sampai dengan  30%.

“Untuk mencapai target  revenu  sharing ini saja kami sudah setengah mati, apalagi kalau dibebani tambahan tuntutan kenaikan setoran dua kali lipat, semakin sulit,” jelas seorang direksi perusahaan pengelolaan sewa gudang kargo.

Dalam rancangan baru  AP2,  lahan-lahan itu bakal dilelang secara terbuka. Ada  khusus ada dua klaster  akan diberikan dengan penunjukan langsung  kepada Gapura  dan Angkasa  Pura  Kargo (APK) serta Garuda.  Baik  Gapura, APK dan Garuda   merupakan   perusahaan terkait AP2 dan  Garuda dan sendiri.    Dengan demikian, hanya dua klaster saja yang bakal dilelang.

Pelaksanaan lelang klaster 2 seluas  16.042 m2 sudah dimulai minggu silam. Dalam mekanisme lelang, semua perusahaan kargo,   boleh mengikuti lelang di dua  klaster yang tersisa.

Artinya,  perusahaan yang menang lelang dalam sebuah klaster,   tetap dapat dan boleh mengikuti lelang kembali pada klaster lainnya.

Akibat dari sistem lelang ini, dapat terjadi semua lelang  dimenangkan oleh hanya  satu   atau setidaknya maksimal oleh dua  perusahaan saja.  Artinya,  bakal terjadi monopoli.

Di sinilah letak bahaya  sekaligus kerugian sistem lelang seperti ini, baik  untuk perekonomian secara nasional maupun buat AP2 sendiri.

Belum lagi beban berat pemenang lelang yang hampir pasti sulit dipenuhi dari penjualan jasa kargo kepada konsumen.

Dari pembobotan sistem lelang, ternyata sistem otomatisasi digital yang didengung-dengungkan AP2 sebagai dasar kebijakan dilaksanakannya lelang ini,  cuma diberi  bobot 20%.  Sedangkan bobot terbesar, 60%, justru jatuh  pengajuan besarnya biaya sewa.

Begitu pula penunjukan  langsung Gapura dan APK di klaster 1 dan Garuda di Klaster 3, menjauhkan dari pencapaian otomatisasi pelaporan yang real time.

Dengan kata lain,  kalau dilihat dari pembobotan pemenang lelang, dan adanya penunjukan langsung, sejatinya,   tujuan utama lelang bukan memperbaiki sistem pelaporan,  tetapi lebih untuk mengeduk keuntungan.

Kenaikan  10 Kali Lipat

Sementara  untuk menjadi pemenang lelang tentu harus mengalahkan perusahaan peserta lelang lainnya, dan itu artinya si pemenang harus memberikan penawaran yang tertinggi.

Kalau dilihat dari target AP2 untuk raihan pendapatan dari sistem sewa, sebagaimana diumumkan dalam pengumuman lelang, harga sewa dasar per meter persegi  Rp 2,5 juta.  Maka harga pemenang lelang  seharusnya di atas harga itu.

Jika   dilihat dari  kontribusi rata-rata perusahaan pergudangan  saat  ini, dan dikonversikan  ke standar sistem  harga sewa per meter persegi,  rata-rata  harga sewa  saat ini sekitar Rp 200 ribu – Rp 300 ribu per meter persegi.

Dengan sistem lelang, dengan harga dasar sekurang-kurangnya Rp 2,5 juta, AP2 sedikitnya bakal mengeruk tambahan pendapatan sekitar 10  kali lipat.

Direksi AP2 tentu dapat  tersenyum mendapatkan tambahan income  dadakan ini.

Tetapi senyum itu dapat menjadi pesan muram bagi perekonomian nasional di sektor kargo Indonesia. Bagi  perusahaan yang     memenangkan lelang,  seperti juga  prinsip AP2  yang ingin mencari untung sebesar-besarnya, pastilah perusahaan kargo juga akan mencari untung sebesar-besarnya.

Caranya?  Modal biaya sewa yang besar,  harus dikembalikan, lantas  ditambah keuntungan.

Maka untuk itu perusahaan pemenang  akan memberi angka yang tinggi kepada agen, setidak-tidaknya 10  kali lipat  dari harga yang sekarang. Dan tentu saja agen akan membebankannya lagi ke konsumen.

Tegasnya,  dengan sistem lelang baru nanti harga pengiriman barang oleh konsumen bakal mengalami kenaikan sekitar  10 kali lipat!!

Sesuai dengan ketentuan lelang dari AP2, semua perusahaan gudang kargo  yang sudah menang pada satu klaster,  boleh ikut lelang lagi pada klaster lain,  berarti  hanya ada pemenang  atau maksimal dua,   di luar tiga yang ditunjuk langsung.

Dua pemenang  lelang , dan perusahaan yang ditunjuk langsung,  dapat mengatur harga dengan bebas, termasuk kenaikan harga kargo.

Sesuai  harga kenaikan yang dikenakan AP2 sekitar 10 kali lipat, minimal pemenang lelang untuk mengembalikan modalnya  juga akan mengenakan kenaikan kepada agen sedikitnya 10 kali lipat.

Nah,  tentu kenaikan 10 kali lipat merupakan kebijakan yang tidak rasional di era pandemi covid-19 manakala perekonomian dunia sedang lesu.

Kenaikan  sebesar itu pada masa pandemi ini jelas merupakan sinyal  buruk. Pertumbuhan perekonomian Indonesia yang sedang melambat, tentu bertambah berat dengan adanya beban kenaikan kargo sebesar itu.

Para konsumen, para pengusaha, para pedagang akan semakin terbebani. Di tengah paceklik perekonomian seperti sekarang, kenaikan harga kargo sama saja dengan penambahan beban yang mencekik nafas keuangan perusahaan.

Walhasil, boro-boro mau bersaing dengan asing, untuk menutup biaya operasional saja hampir tak mampu.

Sekarang saja rata-rata pengiriman kargo melalui udara sudah melorot sampai 15% -20% karena berbagai penyebab.

Dari lesunya perekonomian sampai persaingan pengiriman melalui darat dan laut. Jika ditambah lagi dengan kenaikan  sekitar lima kali lipat harga kargo, hampir dapat dipastikan lalu lintas kargo melalui udara, khususnya bandara Soekarno Hatta, akan semakin terpuruk. Jika hal ini terjadi, berarti dampaknya juga akan ke perekonomian nasional.

Monopoli dan  Penyelundupan

Itu baru secara internal. Belum lagi jika dibandingkan dengan harga-harga kargo dari luar negeri. Selain servis di negara-negara maju lebih efektif, mereka juga lebih efisien.

Bisa jadi,  kalau kebijakan AP2 diterapkan, karena terlalu  tingginya harga kargo udara,  pihak pemilik  barang sebagian memilih mengirim barang lewat bandara dari negara tetangga kita yang harganya jauh lebih murah, bahkan ada yang gratis,  dan selanjutnya dari sana mengi rim melalui jalur darat atau laut.

Hanya yang darurat saja yang memilih kargo udara.  Kalau ini terjadi,  sudah pasti lebih menekan pertumbuhan perekonomian nasional.

Tak cuma itu, sistem lelang juga  memberikan peluang lahirnya  monopoli  membahayakan keamanan negara. Pemenang tender yang cuma satu atau dua dapat mengatur harga sewa sesuka hatinya.

Perusahaan kargo juga merupakan  benteng terakhir dari keamanan negara. Hal ini lantaran  di perusahaan kargolah batas pengirim barang ke mana-mana, termasuk ke luar negeri.

Perusahaan kargolah yang diharapkan dapat membendung berbagai penyelundupan terakhir.  Padahal pada  sistem lelang ini dapat terciptanya monopoli atau oligopoli.

Kalau lelang dimenangkan hanya oleh satu atau dua perusahaan saja,   pasti muncul monopoli.

Ini lantaran   tiga perusahaan lainnya merupakan hasil penunjukan langsung, sehingga tidak terlibat dalam kompetisi murni.

Ketiganya tidak merasa perlu mengadakan penyempurnaan manajemen besar-besaran.  Toh  “goyang-goyang kaki” saja sudah menang.

Monopoli membuat  peluang ke penyelundupan  menjadi lebih terbuka.

Ingat penyelundupan benih benur? Salah seorang dari tersangkanya, Siswadi Pranoto yang merupakan pengurus  PT Aero Citra Kargo (ACK) yang gedung sudah disegel oleh KPK, juga menjadi salah satu pemilik dari perusahaan gudang di Bandara Soekarno Hatta.

Bahkan perusahaannyalah yang diberikan lisensi oleh Departemen Perhubungan sebagai perusahaan yang melakukan cargo security screening.

Nah, tanpa mencurigai, tentu kita perlu waspada, kemungkinan terjadinya penyeludupan seperti pada bibit lobster atau benur, jika hanya ada satu atau tiga perusahaan gudang kargo saja.

 

Menciptakan problem Baru

Dengan demikian, rencana sistem lelang dari AP2   bukannya memecahkan masalah dalam perekonomian pemerintah Jokowi,  tetapi justru menciptakan problem baru.

Terbukti seluruh peserta tender mengundurkan diri. Direksi AP2 belum dapat diminta keterangan terhadap kemelut ini.

Sementara pejabat di BUMN yang dihubungi mengatakan belum mendengar adanya kasus seluruh peserta tender di AP2 mengundurkan diri, tetapi berjanji  segera mencari tahu apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses lelang kargo di AP2.

Sesungguhnya,  kalau AP2 cuma mau menambah pundi-pundinya dari pergudangan miliknya,  sederhana saja: naikkan saja secara proposional konstribusi para pengelola gudang yang ada sekarang. Misalnya sampai  sekitar 20% – 40%,  tentu secara bertahap dan  dalam   tegang waktu tertetnu.

Atau kalaupun tetap mau diadakan lelang, beberapa ketentuan lelang sekarang yang perlu direvisi. Untuk penunjukan  langsung terhadap Gapura, APK dan Garuda, cukup satu klaster saja.

Dengan begitu masih ada tiga klaster yang dilelang.  Lantas  untuk tiap klaster ditetapkan ada 2 pemenang, dan bukan hanya satu, agar terhindar dari monopoli, memunculkan iklim kompetisi yang sehat  dan memperkecil bahaya keamanan nasional.

Selanjutnya  itu pun dengan pemenang di satu klaster tidak boleh lagi ikut lelang di klaster lain. Dengan demikian memungkinkan terjadi  enam pemenang.

Ditambah dengan Gapura, APL dan Garuda  seluruhnya ada tujuh  pengelola gudang kargo. Jumlah yang masih ada dalam rentang pengawasan AP2, karena tiga perusahaan kargo yang ditunjuk merupakan anak perusahaan sendiri.

Cara ini lebih fair, adil dan ikut membantu pemerintah menopang perekonomian nasional. Tetapi jangan menciptakan lagi “gaduh” baru buat pemerintahan Jokowi yang sedang sibuk membasmi covid-19.

#WASA

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.