Prioritas Berita

Kolaborasi Jurnalis Yogya Menyingkap Kejanggalan Data


Data masih menjadi persoalan besar dalam penanganan pandemi di Indonesia, baik di pusat maupun daerah. Padahal, data menjadi pijakan penting perumusan kebijakan. Jurnalis dan media massa yang sehat, bisa menjadi rekan kritis pemerintah dalam kasus semacam ini.

Selama pandemi, setiap hari pukul 16.00, Haris Firdaus, jurnalis surat kabar Kompas di Yogyakarta menerima informasi perkembangan kasus Covid 19. Informasi itu dibagikan melalui grup aplikasi percakapan beranggotakan sekitar 70 jurnalis, yang dikelola Satgas setempat. Informasi itu berisi jumlah kasus positif, pasien sembuh, pasien meninggal hingga ketersediaan tempat tidur di rumah sakit.

Belakangan, Haris dan sejumlah rekannya menemukan keganjilan. Laporan Satgas tidak sinkron dengan banyaknya keluhan warganet, tentang susahnya mencari tempat tidur bagi pasien Covid 19. Karena itulah, bersama sejumlah jurnalis lain di Yogyakarta, Haris menyusun laporan investigasi.

“Kami melakukan liputan ini karena selama ini Pemda DIY selalu mengatakan bahwa tempat tidur untuk perawatan pasien di rumah sakit itu masih tersedia, tetapi dalam praktiknya di lapangan, kami menemukan banyak informasi atau keluhan dari warga, terkait susahya mendapatkan ruang perawatan di RS,” kata Haris kepada VOA.

Laporan investigasi itu disusun jurnalis dalam kolaborasi peliputan Covid 19 di Yogyakarta. Mereka adalah Haris Firdaus (Kompas), Irwan Syambudi (Tirto.id), Hendrawan Setiawan (CNN Indonesia TV), Pito Agustin Rudiana (IDN Times), Bhekti Suryani (Harian Jogja), dan Arief Koes Hernawan (Gatra). Kolaborasi ini telah berlangsung lima kali dalam tema berbeda sejak awal pandemi.

Laporan investigasi kolaborasi jurnalis Yogyakarta terkait ketersediaan tempat tidur rumah sakit bagi pasien Covid 19. (Foto: VOA/Nurhadi)

Laporan investigasi kolaborasi jurnalis Yogyakarta terkait ketersediaan tempat tidur rumah sakit bagi pasien Covid 19. (Foto: VOA/Nurhadi)

Laporan para jurnalis diterbitkan di media masing-masing secara beruntun mulai Jumat (15/1) dan Sabtu (16/1). Sebuah video pendek berisi foto pasien yang mengantri layanan dan potongan suara operator telepon rumah sakit disertakan. Suara itu adalah jawaban dari seluruh rumah sakit rujukan resmi pemerintah, yang mengatakan kondisi mereka penuh, harus mengantri, tidak bisa menerima pasien, hingga permintaan untuk menghubungi rumah sakit lain.

“Yang perlu kami tegaskan, bahwa 27 rumah sakit yang kami telepon itu adalah rumah sakit rujukan Covid yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, baik melalui keputusan menteri kesehatan maupun melalui keputusan Gubernur DIY,” lanjut Haris.

Irwan Syambudi, jurnalis Tirto.id menyebut, upaya menggali data bukan tugas mudah di tengah pandemi. Sebuah foto dari satu rumah sakit saja dinilai tidak cukup.

“Untuk menggambarkan bagaimana penuh dan sesaknya rumah sakit, kami pikir harus masuk ruang perawatan Covid. Persetujuan RS sudah didapat, harinya sudah kami tentukan, namun karena pertimbangan resiko dan sulitnya memperoleh APD level 3, akhirnya rencana itu kami urungkan,” kata Irwan.

Karena itulah, mereka serentak menelpon 27 rumah sakit rujukan pada 12 Januari 2021. Dari jawaban yang terekam, sebanyak 23 rumah sakit mengatakan ruang perawatan Covid mereka penuh, 2 rumah sakit masih bisa menerima pasien khusus perempuan, satu rumah memiliki sisa enam tempat tidur untuk pasien Covid gangguan jiwa dan satu rumah sakit tidak menjawab telepon.

Anehnya, pada tanggal yang sama Satgas Covid 19 Yogyakarta melaporkan masih ada 53 tempat tidur tersedia.

Para jurnalis juga mewawancarai sejumlah dokter di tiga rumah sakit berbeda, mantan pasien Covid dan rekannya yang memiliki pengalaman kesulitan mencari tempat tidur RS, penggerak solidaritas warga, dan pejabat terkait di lingkungan pemerintah daerah, semua secara daring.

Laporan kolaborasi sejumlah media itu memperoleh perhatian luar biasa dari publik, terutama di media sosial. Keresahan mereka, terutama yang memiliki pengalaman betapa sulit mencarikan tempat tidur untuk pasien Covid, akhirnya menemukan jawaban.

Pemda Merespon Balik

Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X rupanya gerah oleh laporan yang keluar di akhir pekan itu. Pada Minggu (17/1) dia mengundang seluruh bupati, walikota, kepala dinas, direktur rumah sakit, hingga akademisi terkait untuk membahas persoalan itu.

Rapat di hari libur itu membahas lonjakan kasus positif di DI Yogyakarta dan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit baik, baik ICU, kritikal maupun non kritikal. Sekretaris Daerah Kadarmanta Baskara Aji menyebut, ada permintaan agar bupati dan walikota menambah tempat tidur di rumah sakit dan menyiapkan shelter bagi pasien isolasi.

“Sehingga kita nanti tidak kesulitan pada saat ada penambahan kasus positif,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan, Pembajun Setyaningastutie mengatakan, dalam rapat Sultan meminta ada perbaikan laporan ketersediaan tempat tidur, agar lebih sesuai dengan kenyataan.

“Beliau minta laporan tersebut diupayakan semaksimal mungkin, real ontime,” kata Pembajun.

Untuk mengurangi beban rumah sakit, pasien terkonfirmasi dengan gejala ringan atau tanpa gejala akan ditempatkan di shelter. Hanya mereka yang dalam kondisi sedang dan berat, bisa masuk ke rumah sakit. Sultan juga meminta kepada seluruh direktur rumah sakit, untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur, khususnya rumah sakit pemerintah.

Rapat juga mendengar pemaparan RSUP dr Sardjito yang akan menambah tempat tidur mereka. saat ini, ada 75 ruang dengan 27 bed covid pasien kritis atau ICU disana. Rumah sakit ini berencana menambah kapasitas secara bertahap mulai Senin (18/1) menjadi 150 tempat tidur, dan mencapai 300 tempat tidur dua pekan ke depan. RSUP Angkatan Udara Hardjolukito juga akan menyediakan ruangan khusus isolasi 40 tempat tidur. Namun, kedua rumah sakit mengeluh kekurangan tenaga kesehatan.

Dalam pernyataan hari Senin (18/1), Sultan mengaku meminta perbaikan laporan soal ketersediaan tempat tidur itu.

“Saya mestinya tidak hanya dapat pemberitahuan itu jam 4 sore, tetapi bagaimana saya mendapatkan pemberitahuan itu sehari tiga kali,” tegas Sultan.

Raja Keraton Yogyakarta ini menginginkan informasi lebih sesuai dengan kondisi di lapangan, karena itulah dia ingin sistem laporan juga diubah.

“Supaya kita bisa kontrol, karena sudah di atas 80 persen bed itu terisi, jadi resikonya lebih besar,”paparnya.

Tempat Tidur Tidak Dilaporkan

Juru Bicara Satgas Covid 19 Yogyakarta, Bertu Murtiningsih hari Selasa (19/1) melaporkan data tambahan 287 kasus harian. Total kasus saat ini adalah 17.515, dengan 5.461 kasus aktif dan 395 kasus meninggal.

Rapat koordinasi ketersediaan bed RS, oleh Pemda DIY dan seluruh pihak terkait, Minggu (17-1). (foto Humas Pemda DIY)

Rapat koordinasi ketersediaan bed RS, oleh Pemda DIY dan seluruh pihak terkait, Minggu (17-1). (foto Humas Pemda DIY)

Sementara itu, sejak Minggu (17/1) hingga setidaknya Selasa (19/1), jurnalis dan masyarakat justru tidak bisa lagi mengakses data ketersediaan tempat tidur di 27 rumah sakit rujukan Yogyakarta. Satgas Covid 19 Yogyakarta menghapus laporan itu, dari skema pelaporan harian.

“Berhubung perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan ketersediaan tempat tidur rumah sakit rujukan Covid 19, maka data tempat tidur rumah sakit belum bisa dipublikasikan,” kata Juru Bicara Satgas, Berty Murtiningsih.

Laporan investigasi jurnalis Yogya ini memang menyingkap sengkarut data yang belum terselesaikan sepanjang pandemi ini. Ironi besar terjadi di bagian data pelaporan ketersediaan tempat tidur khusus pasien Covid 19: dari tidak benar, menjadi tidak ada. Setidaknya sampai hari ini. [ns/ab]



Source link

the authoradmin

Tinggalkan Balasan

Lewat ke baris perkakas