Jawa Tengah Bergulat dengan Klaster Pesantren - Koran Prioritas
Prioritas Berita

Jawa Tengah Bergulat dengan Klaster Pesantren

5Views
Koran Prioritas


Kesempatan yang diberikan kepada pondok pesantren (ponpes) untuk memulai pembelajaran tatap muka di masa pandemi, ternyata memiliki dampak negatif. Jawa Tengah, provinsi dengan jumlah Ponpes sekitar 5.000 buah, memiliki jumlah kasus Covid-19 cukup besar. Data Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Jawa Tengah, setidaknya ada 1.129 santri terinfeksi virus ini. Data ini dimungkinkan masih bertambah karena banyak Ponpes tertutup dalam pelaporan kasus Covid-19.

Dr KH Abu Choir, dari FKPP Jawa Tengah menyebut, secara jumlah, pesantren yang memiliki kasus memang sedikit. Tetapi karena mereka tinggal bersama, jika dihitung jumlah santri yang terinfeksi menjadi tinggi.

Dr KH Abu Choir,dari Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Jawa Tengah. (Foto: VOA/Nurhadi)

Dr KH Abu Choir,dari Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Jawa Tengah. (Foto: VOA/Nurhadi)

“Kalau kasus di pondoknya kecil, tetapi karena santri itu komunal, berkerumun, maka muncul jumlahnya menjadi banyak. Dan beberapa mengenai kepada SDM rawan di pondok pesantren rentan terhadap kasus. Wafat para kyai, para ustadz dan tenaga ponpes yang rata-rata sudah berumur sepuh,” kata Abu Choir.

Abu Choir memaparkan itu dalam seminar “Berdaya dan Tegar Bersama Pesantren Menghadapi Covid-19,” Seminar diselenggarakan Pusat Penelitian Kesehatan, LPPM Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (19/11).

Data yang ada, kasus pertama Covid-19 di klaster ponpes terjadi pada Juli 2020 lalu di Kabupaten Wonogiri, diikuti pada Agustus di Kabupaten Pati dan masing-masing hanya satu ponpes. Pada September, ada enam ponpes di Kebumen dan dua di Banyumas yang memiliki kasus. Sebulan kemudian kasus merambah Cilacap dan Kendal. Pada November ini, kasus baru ditemukan di Kabupaten Pati, Brebes, Kebumen dan Banyumas.

Siswa Muslim mengenakan masker wajah di tengah penyebaran COVID-19, saat membaca Alquran di Masjid Al-Kautsar Daarul Qur'an selama bulan suci Ramadhan, di Bogor, Jawa Barat, 9 Mei 2020 . (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)

Siswa Muslim mengenakan masker wajah di tengah penyebaran COVID-19, saat membaca Alquran di Masjid Al-Kautsar Daarul Qur’an selama bulan suci Ramadhan, di Bogor, Jawa Barat, 9 Mei 2020 . (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)

“September, Oktober, November, tiga bulan ini yang gerakannya sangat cepat,” tambah Abu Choir.

FKPP menemukan fakta, beberapa pintu masuknya Covid-19 antara lain adalah skrining santri yang lemah. Ada tamu atau pihak luar yang bebas masuk ke pesantren tanpa pemantauan kesehatan yang memadai. Warga ponpes juga biasa beraktivitas keluar, begitupun dengan kyai dan keluarganya yang tetap beraktivitas di luar. Ketiadaan sarana pendidikan umum, seperti sekolah juga menjadi faktor santri harus keluar kompleks. Orang luar, kata Abu Choir, juga masuk ke ponpes, seperti wali santri, tamu, rombongan calon kepala daerah, sampai pemasok barang kebutuhan pesantren.

“Kadang ada indikasi kasus pesantren cenderung tertutup. Ini pekerjaan rumah kita bersama. Jangan sampai ada kesan kalau kena Covid-19, dikucilkan masyarakat. Begitu juga kalau pesantren kena, kesannya mereka tidak bertanggung jawab. Padahal banyak yang ketat, tetapi ada celah kecil yang menyebabkan kasus,” ujar Abu Choir.

Anung Sugihantono, Ketua Tim Ahli Satgas Penanggulangan Covid-19 19 Jawa Tengah merekomendasikan sejumlah langkah. Bagi ponpes, yang perlu dicek bukan hanya santrinya saja ketika datang, tetapi juga keluarganya.

“Sebelum mulai pembelajaran, dalam konteks mekanisme pembelajaran sekarang, kita harus memastikan di dalam keluarga yang akan mengirimkan anak-anak ke pesantren, dipastikan mereka sehat lebih dulu di rumah, di tempat asal,” kata Anung.

Anung Sugihantono, Ketua Tim Ahli Satgas Penanggulangan Covid-19 Jawa Tengah. (Foto: VOA/Nurhadi)

Anung Sugihantono, Ketua Tim Ahli Satgas Penanggulangan Covid-19 Jawa Tengah. (Foto: VOA/Nurhadi)

Sebelum masuk ke pesantren, setiap santri idealnya melakukan pemeriksaan dan karantina mandiri di rumahnya masing-masing. Karantina mandiri ini bertujuan memastikan santri tidak terinfeksi selama masa persiapan masuk pesantran. Setelah masuk, kata Anung, meski dinyatakan sehat, santri tetap harus mengikuti program karantina di ponpes, selama 10-14 hari, sebelum bisa berkumpul bebas dengan santri yang lain.

Ponpes juga harus menerapkan adaptasi kebiasaan baru dengan protokol kesehatan yang tegas. Anung memahami, kondisi setiap ponpes berbeda, terutama dari sisi fisik bangunan, tingkat kebersihan hingga dukungan sarana dan prasarana. Namun, itulah tantangan masing-masing ponpes untuk memastikan mereka mampu menekan potensi penularan.

Karena itulah, lanjut Anung, ponpes memilki tantangan secara fisik, bangunan dan sosio kultural. Satgas Covid-19 Jawa Tengah telah mengidentifikasi setidaknya enam faktor yang harus menjadi perhatian di lingkungan ponpes. Faktor pertama adalah tempat tidur, yang tidak semua memiliki kualifikasi baik. Faktor kedua adalah tempat mandi, termasuk di dalamnya adalah sarana wudhu. Faktor ketiga menyangkut suasana atau cara pembelajaran, baik di masjid atau kelas.

Siswa Muslim mengenakan masker wajah di tengah penyebaran COVID-19, saat membaca Alquran di Masjid Al-Kautsar Daarul Qur'an selama bulan suci Ramadhan, di Bogor, Jawa Barat, 9 Mei 2020 . (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)

Siswa Muslim mengenakan masker wajah di tengah penyebaran COVID-19, saat membaca Alquran di Masjid Al-Kautsar Daarul Qur’an selama bulan suci Ramadhan, di Bogor, Jawa Barat, 9 Mei 2020 . (Foto: Reuters/Willy Kurniawan)

“Aspek keempat adalah aspek sosiokultural, yang berkaitan dengan kebiasaan kita, misalnya untuk cium tangan kepada ustadz dan lain sebagainya. Sedang faktor kelima adalah tempat memasak makanan santri, serta terakhir adalah faktor imunitas setiap santri yang berbeda-beda,” kata Anung.

Ponpes juga memiliki tantanan untuk menyediakan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren), atau semacam Puskesmas di lingkungan pondok. Selain soal biaya, upaya ini juga membutuhkan sumber daya manusia yang mungkin sulit disediakan oleh ponpes. Dalam hal-hal tertentu, ponpes juga bisa bekerja sama dengan masyarakat di sekitarnya, untuk mengatasi potensi penularan di dalam.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri telah membuat program Jogo Santri. Ini adalah pembentukan satuan tugas di internal ponpes, yang secara khusus mendukung upaya pencegahan dan penanganan kasus Covid-19.

Kementerian Agama telah membuka akses bagi ponpes untuk menyelenggarakan pendidikan secara langsung sejak awal Agustus 2020. Dalam pernyataanya ketika itu, Menteri Agama Fachrul Razi menyebut ponpes lebih mudah diawasi karena santri, kyai dan pengasuh bisa tinggal bersama di dalam ponpes, tanpa aktivitas keluar.

Namun, setelah kebiijakan itu berjalan, kasus klaster ponpes terus melonjak. Awal Agustus itu, hanya ada tiga ponpes yang memiliki kasus, dan saat ini infeksi telah terjadi di 32 ponpes.

Pada Minggu (15/11) Wakil Menteri Agama RI Zainut Tauhid Sa’adi di Kendal, Jawa Tengah menyatakan, Kementerian Agama selama pandemi telah mengucurkan bantuan Rp 2,5 triliun. Bantuan itu digunakan untuk penanganan kasus dan disalurkan ke ponpes, madrasah diniyah, dan lembaga lain di bawah pembinaan kementerian ini.

Data sebaran kasus klaster Ponpes di Jawa Tengah. (Sumber: FKPP Jateng)

Data sebaran kasus klaster Ponpes di Jawa Tengah. (Sumber: FKPP Jateng)

Bukan hanya kasusnya yang ditangani, menurut Zainut, dampak dari pandemi juga menjadi bagian dari subsidi dana tersebut.

’Sebanyak 32 Ponpes di Indonesia menjadi klaster penyebaran virus corona. Kurang lebih 1.700 santri terpapar dan 1.200 santri sembuh. Di Jawa Tengah, lebih dari 10 kyai maupun Ibu Nyai meninggal karena Covid-19,’’ kata Zainut dalam pernyataan resminya. [ns/ab]



Source link

Koran Prioritas
admin
the authoradmin

Leave a Reply