Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
“Kenapa kemudian Presiden mengeluarkan kebijakan ini? Karena memang disadari antara persoalan Covid-19, persoalan kesehatan, dan persoalan ekonomi tidak bisa dipisahkan,” kata Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/7/2020).
Menurut Pramono, belajar dari banyak negara yang mengalami penanganan kesehatan cukup berat, karena penanganan persoalan ekonomi dilakukan terpisah.
Tidak ingin mengalami seperti iti, maka Presiden Jokowi meminta semua jajaran kementerian dan pemerintah daerah agar dapat mengatur rem dan gas untuk mengendalikan penanganan kesehatan dan ekonomi agar seimbang.
“Istilah Presiden, kita harus mengatur antara rem dan gas. Mana yang kemudian harus diseimbangkan, agar persoalan ekonomi bisa kita selesaikan, persoalan kesehatan juga bisa kita selesaikan. Kalau dari waktu ke waktu sekarang ini dengan tingkat kesembuhan yang semakin baik menggembirakan, maka persoalan ekonomi juga harus ditangani secara baik,” jelas Pramono Anung.
Politisi PDI Perjuangan ini menilai keseimbangan antara penanganan masalah kesehatan dan ekonomi sangat penting, maka Presiden Jokowi mengeluarkan sebuah kebijakan berupa Perpres Nomor 82/2020, yakni membentuk sebuah Komite Penanganan Covid-19 dan PEN.
”Keseimbangan ini menjadi penting maka kebijakan itulah yang kemudian diatur oleh Presiden. Bahwa persoalan ekonomi dan kesehatan ini melanda lebih dari 215 negara. Sekarang ini mengalami yang sama,” terang Pramono Anung.
Terkait Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang beralih nama menjadi Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Pramono Anung menerangkan tugas dan fungsinya sama.
“Semua kewenangan Pak Doni sebagai Ketua Gugus Tugas yang kemudian beralih menjadi satgas tidak ada yang berkurang sama sekali. Jadi hal yang berkaitan dengan kesehatan, perizinan, pembelian, penanganan, tetap menjadi tugas di satgas Covid-19.,” paparnya.
Salah satu ketentuan dalam perpres tersebut mengganti Gugus Tugas COVID-19 yang dipimpin Doni Monardo dan Gugus Tugas COVID-19 Daerah menjadi Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 dan Satgas COVID-19 Daerah.
Pihak Istana Kepresidenan lewat Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, Gugus Tugas COVID-19 hanya berubah nama menjadi Satgas.
“Sebenarnya dengan terbentuknya atau dengan terbitnya Perpres No 82/2020 maka Gugus Tugas beralih namanya menjadi Satuan Tugas,” kata Pramono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/7).
Pramono menegaskan, kewenangan Doni Monardo sebagai Kepala Gugus Tugas Penanganan COVID-19 tak ada yang dikurangi. Pun dengan tugas pokok dan fungsinya.
“Semua kewenangan Pak Doni sebagai Gugus Tugas yang beralih jadi Satgas tidak ada yang berkurang sama sekali. Jadi hal yang berkaitan dengan kesehatan, perizinan, pembelian, penanganan, dsb tetap jadi tugas Satgas COVID-19,” jelas Pramono.
Dalam kesempatan itu, Pramono juga menjelaskan bahwa Gugus Tugas COVID-19 tidak akan dibubarkan. Mereka bisa langsung bekerja seperti biasa. Sama seperti pusat, Gugus Tugas daerah hanya berganti nama menjadi Satgas Penanganan COVID-19 daerah.
Source:Newsmax Magazine
Via:ThemeForest
